JAKARTA - Industri furnitur Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar, tetapi tantangan biaya struktural dan regulasi masih menjadi penghambat utama. 

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menilai, kombinasi kebijakan deregulasi dan insentif yang tepat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekspor secara signifikan.

 Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menekankan bahwa solusi yang efektif bukan hanya bersifat parsial, melainkan mencakup pembiayaan murah, kepastian pasokan bahan baku, serta penguatan ekosistem industri.

Akses Pendanaan Untuk Mendorong Ekspor

Dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), HIMKI mendukung opsi akses pendanaan dengan bunga kompetitif bagi pelaku industri furnitur. 

Sobur menekankan, “Skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk ekspor, berbasis purchase order, akan jauh lebih efektif dibandingkan subsidi fiskal langsung karena berfungsi sebagai leverage ekspor.” 

Skema ini diharapkan mampu mengurangi beban modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan membantu industri menghadapi pesanan ekspor skala besar.

Industri furnitur merupakan sektor padat karya dan padat modal kerja. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, kemampuan pelaku usaha untuk mengeksekusi pesanan ekspor secara konsisten menjadi terbatas. 

Oleh karena itu, kebijakan pendanaan berbasis purchase order menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing global. HIMKI melihat langkah ini mampu mendorong industri furnitur Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan pasar internasional.

Penguatan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Lokal

Selain pembiayaan, penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam, seperti rotan, menjadi fokus HIMKI. Sobur menilai, pemanfaatan bahan baku lokal harus disertai kepastian pasokan, efisiensi fiskal dan kepabeanan, serta integrasi ke rantai nilai ekspor. 

Hal ini dinilai strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan biaya produksi. Dengan pengelolaan yang tepat, industri furnitur Indonesia dapat memanfaatkan bahan baku lokal secara optimal sekaligus mendukung keberlanjutan sektor industri.

Sobur menekankan bahwa tantangan utama ekspor bukan kualitas produk atau potensi pasar, melainkan biaya struktural dan regulasi. 

“Sehingga membatasi kapasitas produksi dan kemampuan pelaku usaha menerima pesanan ekspor dalam skala besar dan berjangka panjang,” jelasnya. 

Dengan demikian, penguatan industrialisasi berbasis rotan juga menjadi bagian dari strategi untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi industri.

Peran Deregulasi Dalam Mempercepat Ekspor

HIMKI juga menyoroti pentingnya deregulasi sebagai sarana mempermudah aktivitas ekspor. Saat ini, regulasi terkait pengiriman sampel dan prototipe masih membebani pelaku usaha, khususnya yang berbasis desain dan customized order. 

Sobur menjelaskan, kombinasi biaya tinggi dan regulasi yang belum fleksibel membuat kontribusi Indonesia di pasar furnitur global yang bernilai sekitar US$ 300 miliar masih belum optimal. Deregulasi yang konsisten dan transparan diharapkan dapat mempermudah pelaku industri untuk bersaing di pasar internasional.

Selain kemudahan regulasi, deregulasi di sektor bea cukai dan fiskal juga dianggap strategis. Penghapusan hambatan birokrasi dan proses yang efisien diharapkan menurunkan biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman produk. 

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekspor, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri furnitur nasional secara keseluruhan.

Dampak Positif Kebijakan Gabungan

Kombinasi pembiayaan murah, deregulasi, dan penguatan ekosistem industri diharapkan menciptakan dampak positif bagi industri furnitur Indonesia. Industri domestik akan memperoleh akses modal yang lebih mudah, pengurangan hambatan regulasi, serta kepastian pasokan bahan baku. 

Hal ini memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar global secara optimal. Sobur menambahkan, strategi ini akan mendukung pengembangan industri furnitur nasional agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di sektor furnitur. Kepastian pembiayaan dan regulasi memberikan sinyal positif bagi investor bahwa sektor ini memiliki prospek jangka panjang yang menguntungkan. 

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai salah satu eksportir furnitur utama di dunia.

Penguatan ekosistem industri juga mencakup peningkatan kapasitas SDM, teknologi produksi, dan integrasi dengan rantai pasok global. 

Hal ini akan meningkatkan kualitas produk dan memungkinkan industri furnitur Indonesia bersaing dengan negara lain yang telah lebih dulu menguasai pasar. Selain itu, penguatan ekosistem akan meningkatkan nilai tambah produk, mendorong inovasi, dan memperkuat keberlanjutan industri.

Langkah Strategis Untuk Masa Depan

Sobur menekankan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekspor industri furnitur tidak dapat dicapai hanya dengan satu kebijakan. “Bukan kebijakan yang bersifat parsial,” tegasnya. Kombinasi deregulasi, insentif fiskal, dan penguatan ekosistem industri menjadi kunci untuk mendorong daya saing dan meningkatkan kontribusi Indonesia di pasar global. Langkah ini juga relevan untuk mendukung target ekspor HIMKI yang diproyeksikan mencapai US$ 6 miliar pada 2026.

Ke depan, HIMKI berencana terus mengawal implementasi kebijakan ini. Asosiasi akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan skema pembiayaan berbasis purchase order diterapkan secara efektif, regulasi dievaluasi untuk mendukung ekspor, dan integrasi industri diperkuat. 

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri, target ekspor furnitur nasional diyakini dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan tren global yang mendorong keberlanjutan dan penggunaan bahan baku lokal. Industri furnitur berbasis rotan dan sumber daya alam lainnya diharapkan dapat memenuhi standar internasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. 

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pasar furnitur dunia, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja, desain, dan bahan baku lokal.

HIMKI menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui deregulasi dan insentif adalah momentum penting untuk memperkuat ekspor industri furnitur nasional. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah pelaku industri, tetapi juga mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan. 

Dengan strategi yang tepat, industri furnitur Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.